Departemen Kehakiman AS Ganti Istilah AI Jadi 'Super Intelligence'

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menginstruksikan seluruh pegawainya untuk memakai istilah "super intelligence" alih-alih "artificial intelligence" dalam sebagian besar konteks resmi, termasuk dalam dokumen pengadilan bila dianggap tepat. Instruksi yang tertuang dalam memo penjabat Wakil Jaksa Agung Trent McCotter itu dilihat Reuters pada Selasa (6/10).

Memo tersebut menindaklanjuti perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang ditandatangani 29 September lalu. Perintah itu mewajibkan instansi-instansi federal menggunakan "Super Intelligence" dan "SI" menggantikan "Artificial Intelligence" dan "AI" dalam korespondensi resmi, komunikasi publik, situs web, laporan, dan dokumen non-statuta lainnya — "sejauh dimungkinkan oleh hukum". Gedung Putih berdalih istilah baru lebih akurat mencerminkan kapabilitas teknologi yang berkembang pesat, yang dinilai telah melampaui sekadar meniru atau mengotomasi aspek kecerdasan manusia.

Perintah eksekutif itu juga menugaskan penasihat sains dan teknologi Gedung Putih untuk mengusulkan bahasa legislasi dalam 60 hari guna menetapkan definisi federal atas "Super Intelligence" serta merekomendasikan perubahan atas rujukan-rujukan "artificial intelligence" yang ada. Secara definisi, "Super Intelligence" untuk keperluan federal mencakup teknologi dan sistem yang sama dengan definisi statuta kecerdasan artifisial yang berlaku saat ini — labelnya berganti, cakupannya tidak.

Gelombang penggantian nama merembet ke swasta. Elon Musk mengonfirmasi pada Minggu (5/10) bahwa SpaceX akan mengganti nama unit kecerdasan artifisialnya dari SpaceXAI menjadi SpaceXSI, menjawab pertanyaan pengguna di X dengan "Ya, kami akan melakukan perubahan itu" dan menulis "Tidak ada lagi AI, SI, itu lebih baik." Musk juga menyebut SpaceX sebagai "perusahaan super intelligence". Trump sendiri pada hari yang sama mengumumkan pembentukan "Super Intelligence Force" untuk mengoordinasikan upaya federal agar AS tetap memimpin teknologi tersebut.

Analisis X AWD:

Ini adalah kebijakan bahasa, bukan kebijakan teknologi. Di pekan yang sama ketika agen AI diduga membobol bank-bank Korea Selatan, FTC menyelidiki OpenAI dan Anthropic, dan parlemen Australia menuntut aturan pelaporan insiden AI yang wajib — Washington justru sibuk mengganti kamus. Pergantian label tanpa perubahan definisi hukum berisiko menjadi kosmetik yang berbahaya: ia memberi kesan kemajuan regulasi padahal kewajiban hukumnya tidak bertambah satu pun.

Namun meremehkannya juga keliru. Bahasa birokrasi menggerakkan anggaran, frasa pengadilan, dan legitimasi politik. Istilah "super intelligence" menaikkan taruhannya secara retoris: sesuatu yang "super" pantas didanai besar-besaran dan ditakuti — tetapi ironisnya juga lebih mudah diklaim tanpa bukti. Hipotesa kami: dalam dua tahun, "SI" akan menjadi label pemasaran vendor untuk menjual kapabilitas tanpa akuntabilitas, sementara definisi hukum yang mengikat tetap tertinggal di belakang. Bagi pembaca di Indonesia, pelajarannya sederhana: waspadai setiap dokumen resmi — di negara mana pun — yang mengganti istilah tanpa mengubah isi kewajibannya.