Norwegia Negara Pertama Usulkan Larangan Kacamata AI di Ruang Publik

Norwegia menjadi negara pertama di dunia yang mengusulkan larangan sementara pemakaian kacamata berkemampuan AI di sejumlah ruang publik. Pengumuman itu disampaikan pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2026, melalui Menteri Digitalisasi dan Tata Kelola Publik Torgeir Micaelsen, yang menyatakan kekhawatiran bahwa teknologi baru yang kuat ini membuat orang berisiko difoto, difilmkan, atau direkam suaranya tanpa mengetahuinya.

Ruang lingkup yang dipertimbangkan cukup luas: taman, pantai, museum, pusat perbelanjaan, dan acara publik, ditambah lokasi yang banyak dihuni anak seperti sekolah, taman bermain, dan klub pemuda, serta tempat yang sensitif secara privasi seperti praktik dokter, kolam renang, dan pusat kebugaran dengan ruang ganti. Pemerintah menegaskan ini bukan larangan total: pemakaian pribadi tetap boleh, demikian pula pemakaian di tempat orang lain tidak berisiko direkam tanpa persetujuan. Pemerintah masih mengkaji perangkat mana yang tercakup, mulai dari kacamata perekam video dan suara, kacamata berkamera dengan fitur AI, hingga teknologi lain yang dipakai di badan dengan kamera, mikrofon, atau AI.

Langkah Norwegia adalah fase baru dari perlawanan global terhadap kacamata pintar berkamera. Di Inggris, Kantor Komisaris Informasi menekan Meta soal perangkat yang sama sejak Maret tanpa mengusulkan larangan; sistem pengadilan terpadu New York sudah melarang kacamata pintar di fasilitas pengadilan; dan di Paris, seorang jaksa dilaporkan membuka penyelidikan atas video yang diunggah tanpa persetujuan. Sementara itu kacamata pintar Meta (Ray-Ban dan Oakley) telah terjual jutaan unit sejak 2023, menandakan perangkat ini sudah melewati fase gawai eksotis. Karena pemerintah Norwegia berstatus minoritas, RUU ini membutuhkan dukungan oposisi, dan pemerintah berjanji mengajukannya ke parlemen sesegera mungkin sembari membentuk kelompok ahli untuk merumuskan aturan permanen teknologi yang dipakai di badan.

Analisis X AWD: Norwegia berperan sebagai kenari di tambang regulasi wearable AI, dan daftar lokasinya justru membuka paradoks: semua tempat yang dilarang adalah tempat di mana kamera di wajah paling berguna, termasuk bagi tunanetra yang mengandalkan pembacaan rambu, label, dan menu. Larangan berbasis lokasi sulit ditegakkan secara konsisten dan mudah menggeser masalah ke perangkat berikutnya, tetapi ia memaksa industri menjawab pertanyaan yang selama ini dihindari: mengapa indikator perekaman masih samar dan mode privasi masih opsional. Hipotesis redaksi: dalam dua tahun, yang menang bukan negara yang melarang paling keras, melainkan yang menetapkan standar desain (lampu indikator wajib, pemrosesan di perangkat, mode persetujuan) yang kemudian ditiru global, persis pola yang pernah terjadi pada aturan privasi kamera ponsel.