Larangan Kacamata AI Norwegia: Melindungi Privasi atau Menghukum Tunanetra?

Diagnosis pemerintah Norwegia atas kacamata AI itu benar: ada orang yang difilmkan tanpa persetujuan, videonya diunggah, dan seorang jaksa di Paris sampai membuka penyelidikan. Itu kerugian nyata, bukan kepanikan moral. Tetapi instrumen yang dipilih, larangan berbasis lokasi di taman, pantai, mal, sekolah, hingga fasilitas kesehatan, menghukum orang yang salah terlebih dahulu: para tunanetra dan low vision yang justru paling membutuhkan kamera di wajah.

Oktober adalah Bulan Kesadaran Kebutaan Dunia, dan ironinya hampir puitis. Daftar lokasi larangan Norwegia, mal, museum, acara publik, fasilitas kesehatan, terbaca seperti peta tempat di mana seseorang yang tidak bisa melihat paling membutuhkan bantuan: membaca rambu, label harga, menu, atau ruangan asing. Pemerintah Norwegia menyebut sedang mempertimbangkan pengecualian untuk kelompok rentan agar penggunaan yang bermanfaat secara sosial tetap diizinkan. Perhatikan urutannya: pelarangan adalah aturan baku, pengecualian adalah renungan belakangan. Aksesibilitas tidak disebut namanya; ia dilipat ke dalam frasa dingin bermanfaat secara sosial. Dalam kalimat itu, seorang tunanetra bukan manusia, melainkan kasus penggunaan yang kebetulan lolos ambang batas.

Redaksi berpendapat masalah sebenarnya bukan kacamatanya, melainkan desainnya yang masih permisif. Indikator perekaman yang samar, mode privasi yang opsional, dan tidak adanya cara bagi orang di sekitar untuk tahu atau menolak direkam, itulah yang membuat perangkat ini terasa seperti alat pengintai. Melarang lokasinya tidak menyelesaikan itu; ia hanya memindahkan kamera ke lorong yang tidak dilarang, sementara pelaku perekaman non-konsensual yang sesungguhnya tidak pernah memakai perangkatnya di tempat terang.

Jalan yang lebih jujur sudah tersedia dan tidak memerlukan RUU darurat: lampu indikator perekaman yang wajib dan tidak bisa dimatikan lewat perangkat lunak, pemrosesan di perangkat sebagai baku agar rekaman tidak otomatis naik ke cloud, serta mode tangkap yang sadar persetujuan, misalnya jeda atau pemberitahuan ketika wajah orang lain terdeteksi dalam bingkai. Standar desain seperti inilah yang seharusnya dirumuskan kelompok ahli yang dibentuk Norwegia, dengan kursi aksesibilitas sejak hari pertama, bukan sebagai pengecualian yang dipikirkan belakangan.

Hipotesis redaksi: dalam lima tahun, larangan lokasi akan dikenang sebagai fase canggung transisi teknologi wearable, mirip kepanikan awal kamera ponsel di ruang ganti dua dekade lalu. Yang bertahan bukan larangannya, melainkan norma desain yang lahir dari perdebatan ini. Norwegia punya peluang menjadi penulis norma itu, asal ia mau mendengar lebih dulu kepada orang-orang yang kacamatanya bukan aksesori, melainkan matanya.