Opini: 'Super Intelligence' — Mengganti Nama Bukan Mengatur AI

Ada momen-momen ketika sebuah pemerintahan memberi tahu Anda persis apa prioritasnya — bukan lewat pidato, melainkan lewat apa yang dikerjakannya saat krisis. Pekan ini, ketika agen AI diduga membobol bank-bank Korea Selatan, ketika FTC menyelidiki OpenAI dan Anthropic, ketika parlemen Australia menuntut aturan pelaporan insiden AI yang wajib — pemerintah Amerika Serikat memilih mengerjakan kamus: mengganti istilah "artificial intelligence" menjadi "super intelligence" di seluruh dokumen federal.

Jangan salah paham: bahasa itu penting. Istilah membentuk cara birokrasi mengalokasikan anggaran, cara pengadilan menafsir tanggung jawab, cara publik menilai risiko. Tetapi perintah eksekutif 29 September itu tidak mengubah satu pun definisi hukum — "Super Intelligence" secara resmi mencakup persis teknologi yang sama dengan definisi statuta AI. Tidak ada kewajiban baru, tidak ada standar keselamatan baru, tidak ada mekanisme akuntabilitas baru. Yang berubah hanya labelnya. Ini adalah regulasi semu: memberi kesan negara sedang mengatur, padahal negara sedang menamai.

Ironinya, langkah ini diambil atas nama akurasi — klaim bahwa sistem masa kini "melampaui sekadar meniru kecerdasan manusia". Mungkin benar secara teknis, tetapi akurasi tanpa konsekuensi adalah kosmetik. Bayangkan badan pengawas obat yang mengganti nama "efek samping" menjadi "efek samping super" tanpa mengubah uji klinisnya. Istilah yang lebih megah tidak membuat produk lebih aman; ia hanya membuat kegagalan terdengar lebih mengesankan.

Ada pula bahaya yang lebih halus: inflasi bahasa sebagai pelarian dari akuntabilitas. Ketika sesuatu disebut "super", ekspektasi publik naik, tetapi standar pembuktiannya justru bisa turun — siapa yang berani menuntut bukti keselamatan dari sesuatu yang namanya saja sudah melampaui pemahaman? Dalam dua tahun, "SI" berisiko menjadi stempel pemasaran vendor untuk menjual kapabilitas tanpa akuntabilitas, sementara definisi hukum yang mengikat tetap memakai kerangka lama yang tertinggal.

Redaksi X AWD mengajukan tiga tuntutan yang jauh lebih membosankan — dan jauh lebih berguna — daripada penggantian nama. Pertama: definisi hukum AI harus berlaku apa pun istilahnya; jangan biarkan pergantian label menjadi celah yurisdiksi. Kedua: kewajiban pelaporan insiden AI yang mengikat, seperti yang bahkan didukung OpenAI dan Anthropic sendiri di hadapan parlemen Australia pekan ini. Ketiga: uji keselamatan independen sebelum penyebaran sistem berkemampuan tinggi, bukan memo kosakata sesudahnya.

Pemerintahan boleh mengganti nama apa pun yang diinginkannya. Tetapi publik berhak menilai: di minggu ketika bank-bank dibobol agen AI, yang dibutuhkan bukanlah kata sifat baru. Yang dibutuhkan adalah kata kerja: mengatur, menguji, melaporkan, menindak. Selebihnya — termasuk "super" di depan "intelligence" — hanyalah ejaan.