Pentagon Resmi Hentikan Claude, Anthropic Tetap Pegang Batas Keselamatan

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi kepada BBC pada 5 Oktober 2026 bahwa pihaknya telah berhenti menggunakan seluruh produk kecerdasan buatan buatan Anthropic. Pengakuan itu datang lebih dari sebulan setelah tenggat penghentian yang ditetapkan sendiri oleh Pentagon pada akhir Agustus.

Sengketa ini bermula Februari lalu, ketika Menteri Pertahanan Pete Hegseth menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok keamanan nasional dan memberi tenggat enam bulan — terhitung sejak 27 Februari — untuk menghentikan pemakaian Claude. Pemicunya adalah penolakan CEO Anthropic Dario Amodei terhadap klausul kontrak "penggunaan apa pun yang sah": perusahaan tetap memegang dua batas yang tak bisa ditawar, yakni larangan penggunaan untuk senjata otonom penuh dan pengawasan massal domestik.

Menurut sumber-sumber BBC, Claude ternyata masih dipakai hingga pekan lalu, termasuk dalam operasi militer terkait Iran. Sulitnya pelepasan ini bukan soal birokrasi, melainkan soal teknik: Claude telah tertanam dalam di Maven Smart System milik Palantir — platform intelijen pusat yang mengolah rekaman drone dan citra satelit menjadi ringkasan operasional satu halaman untuk para komandan. Begitu sebuah model terjalin ke dalam mesin data sebesar itu, mencabutnya menjadi proyek rekayasa bertahap. Di jalur hukum, panel Pengadilan Banding DC memutuskan 2-1 pada 25 September bahwa pengucilan Anthropic sah, meski seorang hakim federal di San Francisco membatalkannya di bawah undang-undang yang berbeda. Pentagon kini mempercepat kontrak dengan penyedia alternatif: OpenAI, Google, dan xAI.

Analisis X AWD:

Kasus ini menunjukkan bahwa batas keselamatan (guardrail) sebuah model kini bisa berubah menjadi senjata pengadaan. Pentagon tidak memperdebatkan kualitas Claude — justru sebaliknya, para analisnya enggan melepasnya — melainkan memperdebatkan siapa yang berhak menentukan batas penggunaannya: pembuat model atau pembeli terbesarnya.

Hipotesis redaksi: preseden ini akan memaksa setiap laboratorium AI memilih secara eksplisit antara uang kontrak pertahanan dan merek keselamatan publik, tanpa bisa lagi menikmati keduanya diam-diam. Bagi Indonesia dan negara-negara lain yang menyusun tata kelola AI, pelajarannya jelas: aturan penggunaan model harus ditulis sebelum model tertanam terlalu dalam di sistem negara — karena setelah tertanam, mencabutnya nyaris mustahil.